Jakarta, Cakrawalasatu.com – Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Giz Nasional (BGN) serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara, Jakarta, Senin (08/06/26).
Pelantikan tersebut mencakup pengisian jabatan strategis di lingkungan Badan Gizi Nasional serta pengangkatan Penasihat Khusus Presiden.
Berikut nama-nama pejabat yang resmi dilantik dan mengucapkan sumpah jabatannya :
– Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
– Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
– Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
– Said lqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Sementara itu, pengangkatan Said lqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik agar setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, serta mengemban tugas jabatan dengan penuh tanggung jawab demi bangsa dan negara.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Usai dilantik, Nanik bersama Agustina dan Trenggono menegaskan komitmen bersama untuk mendorong kebermanfaatan program Makan Bergisi Gratis (MBG) melalui sejumlah langkah efisiensi.
“Langkah awal dalam melakukan efisiensi ini adalah dengan melakukan moratorium demi mengkaji kebutuhan ideal jumlah dapur untuk melayani penerima manfaat. Selain itu, akan melakukan refocusing penerima manfaat untuk memastikan bahwa program MBG nantinya dapat lebih menyasar penerima manfaat yang dinilai benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Diwaktu yang sama, Said Iqbal menyampaikan bahwa dirinya akan segera memberikan laporan dan menyampaikan pandangan terkait kesejahteraan buruh kepada Presiden, salah satunya berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata dan kesetaraan kesempatan,” terangnya.
Sementara itu terkait kesejahteraan buruh, Said labal memandang bahwa ke depan kesejahteraan buruh yang meliputi kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial, juga akan disampaikan kepada Presiden untuk menjadi bahan pertimbangan dalam analisa kebijakan.
“Tidak hanya itu, terkait upah layak bagi para buruh. Termasuk juga terkait pekerja buruh migran yang saat ini menurutnya masih memerlukan perlindungan dari negara,” ungkapnya. (*)
Sumber : BPMI Setpres
