Jawa Barat, Cakrawalasatu.com – Viral dimedia sosial sejumlah perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat mencopot dan membalikkan foto Wapres Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD Jabar. Dalam aksi tersebut bukan keputusan resmi DPRD.
Sementara itu, video lain memperlihatkan sejumlah pelajar memberikan hormat kepada foto pejabat negara di ruang kelas. Untuk lokasi dan waktu rekaman masih belum terkonfirmasi.
Aksi pencopotan dan pembalikan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat terjadi di ruang Badan Anggaran (Banggar) dan diserahkan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung, pada Kamis (12/11/26).
Detail utama dari peristiwa tersebut meliputi:
• Tujuan Aksi: Koalisi masyarakat sipil mendatangi gedung DPRD Jabar untuk beraudiensi dan menyampaikan aspirasi terkait polemik ijazah serta desakan agar Gibran dituntut secara pidana maupun dimakzulkan.
• Kronologi Singkat: Sebelum mencopot foto di ruang Banggar, perwakilan massa sempat menyerahkan bingkai foto Gibran kepada pimpinan dewan. Aksi ini terjadi di tengah dinamika mundurnya Gibran dari jabatan wakil presiden yang prosesnya sedang berjalan di MPR.
• Respon DPRD Jabar: Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menyatakan bahwa pihaknya menerima serta mencatat total 11 poin aspirasi yang disampaikan koalisi. Terkait pencopotan foto, Buky menilai tindakan tersebut merupakan sikap pribadi dari perwakilan masyarakat dan bukan keputusan kelembagaan.
Dalam aksi di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat pada 12 November 2026, Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden saja tidak cukup untuk menyelesaikan polemik yang ada. Sementara itu, pihak DPRD Jawa Barat memilih untuk tidak mempermasalahkan pencopotan foto tersebut dan meminta masyarakat menghormati proses ketatanegaraan yang sedang berjalan di MPR.
Tuntutan Hukum dan Politik Koalisi Masyarakat Sipil Jabar
Berdasarkan pernyataan sikap yang diserahkan kepada pimpinan DPRD Jabar, koalisi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat termasuk Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jabar menyampaikan beberapa poin desakan utama.
Proses Pidana Dugaan Pemalsuan Dokumen: Perwakilan koalisi menilai pengunduran diri tidak menghapus dugaan pelanggaran hukum. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk tetap memproses dugaan pemalsuan dokumen terkait riwayat pendidikan dan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran secara pidana.
Dukungan Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR: Koalisi menyatakan dukungan penuh agar DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat guna menyikapi dampak ketatanegaraan dari putusan pengadilan tersebut.
Pengawalan Sosok Wapres Pengganti: Pimpinan koalisi, Andri P. Kantaprawira, mendesak Presiden Prabowo Subianto dan parlemen agar memilih calon Wakil Presiden pengganti yang benar-benar sesuai kebutuhan bangsa serta menjunjung tinggi kepastian hukum.
Tanggapan Resmi Pihak DPRD Jawa Barat
Aksi pencopotan dan pembalikan bingkai foto yang disaksikan langsung oleh jajaran pimpinan dewan tersebut memicu respons hati-hati dari otoritas setempat.
• Sikap Ketua DPRD Jawa Barat:
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna, menyatakan tidak melarang maupun mempermasalahkan tindakan penurunan foto tersebut. Ia menegaskan bahwa aksi itu merupakan ekspresi sikap pribadi dari perwakilan masyarakat, bukan keputusan resmi kelembagaan DPRD Jabar.
• Imbauan Menunggu Proses MPR:
Buky meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersabar dan menghormati proses administrasi pengunduran diri Gibran yang telah diserahkan dan sedang diproses secara resmi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
• Sikap Instansi Lain di Jawa Barat:
Di luar gedung dewan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar juga menyatakan belum menurunkan foto resmi wakil presiden di lingkungan sekolah-sekolah karena masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.
