Jakarta, Cakrawalasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/25).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan penanganan bencana, di antaranya :
1. Pemerintah akan segera membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Mulai hari minggu ini, sudah mulai membangun 2.000 rumah.
2. Anggaran penanganan bencana telah disiapkan melalui APBN
3. Pemerintah pusat telah menyalurkan dana operasional langsung kepada pemerintah daerah terdampak, di luar anggaran pemulihan.
“Semua gubernur yang terdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar (rupiah), semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim 4 miliar rupiah. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten,” katanya dalam Sidang Kabinet, di Istana Kepresidenan.
4. 1.000 alat berat sudah dikirim, antara lain truk, ekskavator, tangki air bersih dan minum. Kemarin telah ditambahkan lagi alat berat, truk air minum, persediaan air bersih serta toilet-toilet portabel
5. 50 jembatan bailey sedang dibangun, 7 tadi sudah jadi.
6. 50 ribu TNI dan Polri sudah ditugaskan di daerah terdampak bencana
7. Pengiriman 50 helikopter dan beberapa pesawat angkut untuk distribusi logistik udara ke daerah bencana.
“Pengerahan sumber daya secara besar-besaran ini mencerminkak kapasitas Indonesia sebagai negara yang kuat, serta mampu menangani bencana tersebut dengan kekuatan sendiri,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto mengaku banyak ditelepon oleh pimpinan negara yang yang menawarkan bantuan untuk evakuasi banjir di Sumatera. Namun, Prabowo menyebut menolak bantuan dari pihak luar ini, dan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih sanggup mengatasi dampak bencana yang ada.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, sayÉ™ bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prabowo juga menangapi permintaan penerapan bencana nasional dari beberapa pihak.
“Alasan tidak ditetapkannya sebagai bencana nasional karena pemerintah pusat sudah dikerahkan sejak hari pertama banjir terjadi,” terangnya.
Prabowo juga memastikan bahwa pihaknya terus melakukan monitor di tiga provinsi terdampak.
“Kepala Negara juga berencana segera membentuk satuan tugas atau badan yang memiliki wewenang khusus terkait rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegasnya. (*)
Sumber : BPMI Setpres / Sekretarian Kabinet
