Jakarta, Cakrawalasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya menjelaskan soal desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN), mulai dari cara menghitung, indikator yang digunakan, sampai apa yang harus dilakukan jika merasa datanya tidak sesuai.
BPS menerbitkan siaran pers resmi khusus membahas desil, setelah berminggu-minggu jadi bahan kebingungan dan kemarahan di media sosial.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, yang pertama perlu diketahui adalah DTSEN, sekarang jadi rujukan bersama seluruh lembaga pemerintah, diatur lewat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Artinya, satu data yang sama dipakai banyak kementerian dan lembaga, supaya program-program yang dijalankan tidak saling tumpang tindih atau salah sasaran,” ucapnya saat siaran pers di Jakarta, pada Jum’at (21/08/26).
Amalia menerangkan, BPS bertugas menyusun dan mengelola datanya. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berperan menyediakan data serta membantu memutakhirkannya.
“Jadi, apa itu desil? Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga. Sederhananya, seluruh keluarga di Indonesia dibariskan, lalu dibagi rata jadi 10 kelompok. Desil 1 di ujung yang kondisinya paling rendah. Desil 10 di ujung yang kondisinya paling tinggi secara relatif terhadap yang lain,” terangnya.
Amalia mengungkapkan, bukan ukuran nominal rupiah. Ini bagian yang paling sering disalahpahami, dan sekarang dijawab tegas.
“Desil bukan angka pendapatan, bukan angka kekayaan yang dipatok pasti. Dua keluarga bisa sama-sama berada di desil 3, tapi belum tentu penghasilan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonominya sama persis. Desil hanya menunjukkan urutan kelompok bukan nilai rupiah yang seragam untuk semua orang di dalamnya,” ungkapnya.
Amalia menjelaskan, kenapa bukan cuma dilihat dari gaji saja? Penentuan desil tidak berdasarkan satu indikator. entah itu penghasilan, satu jenis barang, daya listrik, atau pekerjaan saja.
“Yang dipertimbangkan secara bersamaan adalah kondisi rumah, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan sampai faktor disabilitas. Metodenya disebut Proxy Means Test, atau PMT. Dan ini bukan metode karangan Indonesia sendiri. PMT dipakai secara internasional, terutama ketika data penghasilan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara langsung,” jelasnya.
Desil bukan daftar penerima bantuan. Ini yang sering terlewat. Desil hanyalah alat pemeringkatan, bukan daftar siapa dapat bantuan dan siapa tidak.
“Kementerian dan lembaga memakainya sebagai salah satu dasar menentukan sasaran, tapi setiap program punya tujuan dan ketentuannya sendiri. Artinya, posisi desil selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan, bukan berdiri sendiri sebagai jaminan atau larangan otomatis,” imbuhnya.
Amalia menuturkan, kenapa desil bisa berubah, dan kenapa kadang tidak? Posisi desil bisa berubah seiring perubahan kondisi keluarga dan perubahan posisi relatifnya dibanding keluarga lain.
“Perubahan pada satu indikator saja tidak otomatis mengubah desil. Karena semua karakteristik dipertimbangkan bersama-sama, bukan satu per satu. Data dimutakhirkan lewat berbagai sumber dari mulai data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan dari kementerian dan pemerintah daerah, pengecekan langsung di lapangan, sampai laporan dari masyarakat sendiri. Per 10 Juli 2026. DTSEN Versi 3 sudah mencakup 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Kalau merasa data tidak sesuai, ada tiga kanal resmi untuk mengajukan pembaruan.
“1. Cek Bansos lewat cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasinya. 2. SIKS-NG lewat operator desa dan kelurahan. 3. Cek DTSEN lewat dtsen-form.bps.go.id ,” lanjutnya.
Informasi yang di sampaikan akan diproses lewat pemutakhiran dan penghitungan ulang, dan hasil akhirnya akan ditentukan berdasarkan data dan metode yang berlaku.
“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut,” harapnya.
Amalia menegaskan, jadi kalau ditanya lagi, “kenapa saya desil segini padahal hidup saya biasa saja”, jawabannya sekarang lebih jelas.
“Desil bukan cap yang menilai kamu kaya atau miskin. la posisi, dan posisi selalu relatif terhadap orang lain, dihitung dari puluhan hal sekaligus, bukan dari satu angka gaji. Kalau terasa keliru, jalannya bukan marah. Jalannya lewat kanal resmi, sekali laporkan, dan biarkan sistemnya bekerja memverifikasi ulang,” tegasnya.
