Padang Pariaman||CSC – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi melalui program Optimasi Lahan (Oplah) dan Rehabilitasi Lahan Sawah dengan dukungan dari Kementerian Pertanian RI.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, mengatakan kehadiran Menteri Pertanian menjadi momentum strategis dalam mendorong percepatan pemulihan produksi pangan masyarakat pascabencana banjir.
“Ini menjadi angin segar bagi daerah. Kami menargetkan penyelesaian program ini dalam waktu satu bulan, bahkan diupayakan bisa dipercepat menjadi dua minggu,” ujar Hendra dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).
Ia menegaskan, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis berkomitmen mengawal penuh penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi petani.
Baca Juga: Menteri Pertanian Dorong Percepatan Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana di Padang Pariaman
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan untuk lahan dengan kategori rusak ringan melalui program Optimasi Lahan, serta rehabilitasi untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang.
Untuk program Oplah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,45 miliar guna menangani lahan seluas 446 hektare, dengan biaya Rp5,5 juta per hektare yang mencakup perbaikan lahan, irigasi, dan pengolahan tanah. Hingga 15 April 2026, progres fisik telah mencapai 70 persen atau sekitar 324 hektare, dengan realisasi anggaran Rp1,64 miliar.
Baca Juga: Prestasi Nasional! Bupati Sampang dan BPRS Sabet Penghargaan Top BUMD Awards 2026
Sementara itu, program rehabilitasi lahan sawah kategori rusak sedang juga mulai berjalan. Kabupaten Padang Pariaman memperoleh tambahan alokasi seluas 198 hektare melalui revisi DIPA pada Februari 2026, dengan total anggaran mencapai Rp2,85 miliar.
Penyaluran tahap awal telah dilakukan sejak 8 April 2026 langsung ke rekening kelompok tani, dengan realisasi sebesar Rp1,98 miliar untuk 17 kelompok tani. Untuk menjamin kualitas pekerjaan, kontrak dengan konsultan pengawas mulai diberlakukan sejak 15 April 2026.
Seluruh kegiatan menggunakan skema dana APBN melalui mekanisme Tugas Pembantuan, di mana dana disalurkan langsung dari kas negara ke rekening kelompok tani melalui sistem SP2D. Pelaksanaan di lapangan dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan program agar seluruh lahan terdampak dapat kembali produktif sesuai target.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Padang Pariaman, Irawati Febriani, mengatakan percepatan pemulihan langsung dilakukan pascakunjungan Menteri Pertanian dengan mengoptimalkan penggunaan alat berat.
“Kami meminta kelompok tani menambah armada alat berat. Saat ini telah dioperasikan dua unit ekskavator dan satu dozer, dan akan segera ditambah,” ujarnya.
Menurut Irawati, metode pemulihan disesuaikan dengan tingkat kerusakan lahan. Untuk lahan dengan sedimentasi ringan, pengerjaan dilakukan secara manual dengan melibatkan masyarakat setempat.
“Selain mempercepat pemulihan, keterlibatan masyarakat juga memberikan dampak ekonomi langsung,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Pertanian, total lahan yang ditangani di Korong Tanah Taban mencapai 20,33 hektare. Sekitar 8 hektare dikerjakan melalui skema 100 Hari Orang Kerja (HOK), sementara sisanya ditangani menggunakan alat berat.
Meski target penyelesaian dari Kementerian Pertanian ditetapkan satu bulan, pemerintah daerah optimistis pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat.
“Kami optimistis, dengan penambahan alat berat dan optimalisasi tenaga kerja, pekerjaan ini bisa rampung dalam dua minggu,” tegas Irawati.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, pemulihan lahan pertanian diharapkan segera tuntas sehingga aktivitas pertanian dapat kembali normal dan produktivitas daerah pulih.
