Nias Selatan, CSC – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Kantor KPU setempat, Jalan Pasir Putih, Kecamatan Teluk Dalam, pada Senin (17/2/2025).
Diskusi ini dihadiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan partai politik, TNI/Polri, Kasatpol PP, Kadis Dukcapil Nias Selatan, serta unsur LSM dan pers. Para peserta secara aktif membahas berbagai aspek pelaksanaan pemilu demi perbaikan ke depan.
Bahas Juga: Kajati Sumut Kunjungi Kepulauan Nias, Dorong Kejari Nias Selatan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
Ketua KPU Nias Selatan, Benimeritus Halawa, dalam sambutannya menegaskan pentingnya evaluasi ini untuk mengidentifikasi kendala selama proses pemilihan dan merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pemilu mendatang.
“Melalui diskusi ini, kami ingin menggali pengalaman dan masukan dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Harapannya, hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam memperbaiki regulasi dan teknis pemilu ke depan,” ujar Benimeritus.
Baca Juga: Sigap! Personel Satlantas Polres Nias Selatan Bantu Anak Sekolah Korban Kecelakaan
Ia juga menekankan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana tahapan pemilihan telah berjalan dengan baik serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan penyempurnaan.
Dalam sesi diskusi, beberapa isu utama yang mencuat mencakup logistik pemilu, validitas daftar pemilih tetap (DPT), partisipasi masyarakat, keterbatasan akses internet di beberapa daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Para peserta memberikan berbagai masukan mengenai peningkatan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu.
Baca Juga: Jalan Alternatif di Tu’indrao, Nias Utara, Terancam Ditutup: Pemilik Lahan Beri Penjelasan
Salah satu peserta, perwakilan dari peserta Pilkada, Waspada Laia, menyoroti adanya peningkatan signifikan jumlah DPT di salah satu daerah pemilihan dibandingkan dapil lainnya. “Terdapat satu dapil yang mengalami lonjakan jumlah DPT secara signifikan dibanding dapil lainnya,” ungkapnya.
Hasil dari FGD ini akan disusun dalam laporan resmi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi KPU dalam menyusun kebijakan pemilu berikutnya.
Dengan evaluasi ini, diharapkan penyelenggaraan pemilu mendatang semakin transparan, profesional, dan demokratis sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
