Riau, CSC – Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi musim kemarau 2025, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional yang digelar di Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025). Dalam sambutannya, Menko Polhukam menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menekan angka karhutla hingga ke titik nol.
“Kita harus bergerak dalam satu komando dan satu tujuan, yakni menekan kebakaran hutan dan lahan ke titik minimal, bahkan menuju zero karhutla,” tegas Budi Gunawan di hadapan peserta apel yang melibatkan unsur pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta sektor swasta.
Baca Juga: DKPP Gelar Sidang, Disiplin: Putusan Ini Paling Buruk Sepanjang Sejarah
Mengacu pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang terintegrasi dengan satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta BNPB, musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung mulai April hingga September 2025.
Sementara data satelit Terra Aqua milik NASA menunjukkan adanya 144 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi, dan hingga pertengahan April tercatat 97 kejadian karhutla di berbagai wilayah, termasuk 80 hektare lahan terdampak di Provinsi Riau.
Budi Gunawan mengungkapkan, provinsi yang saat ini mengalami kebakaran hutan dan lahan meliputi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Untuk itu, pemerintah menggalakkan strategi mitigasi sejak dini seperti teknologi modifikasi cuaca (TMC) mulai 1 Mei, patroli udara, pengisian embung dan kanal, serta pengawasan terhadap tinggi muka air di lahan gambut.
Menko Polkam juga menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengapresiasi kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan. Presiden, menurutnya, menekankan pentingnya mempertahankan capaian positif serta meningkatkan sinergi antarinstansi dalam pengendalian karhutla. Isu ini juga disebut sebagai perhatian utama dalam konteks geopolitik regional.
Baca Juga: Kemenkum-BPJS Kesehatan Jalin Kerja Sama Strategis Dukung Perluasan Program JKN
Sebagai bentuk konkret penguatan koordinasi, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla sejak 13 Maret 2025. Desk ini berada di bawah kendali Kemenko Polkam dan diketuai oleh Kepala BNPB dengan melibatkan Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kita memiliki komitmen kuat terhadap kesepakatan ASEAN, seperti AA-THP dan ACC-THPC. Indonesia harus menjadi contoh dalam pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan,” ujar Budi Gunawan.
Ia juga mengimbau kepala daerah untuk segera mempersiapkan seluruh perangkat di wilayahnya, termasuk menjalin koordinasi erat dengan BNPB dan KLHK. Kepada perusahaan pemegang konsesi hutan, perkebunan, dan pertambangan. Menko Polkam menegaskan pentingnya menjalankan kewajiban pengawasan serta pencegahan karhutla secara konsisten.
Lebih lanjut, masyarakat peduli api, kelompok tani, mahasiswa, pramuka, PMI, dan relawan seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), juga diminta untuk aktif dalam pelaporan titik api dan pencegahan kebakaran.
“Melalui apel hari ini, kita ingin membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjadi teladan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” kata Budi Gunawan menutup pidatonya.
Apel tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus, dan Sesmenko Polkam Letjen TNI M. Hasan, serta perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
