CAKRAWALASATU.COM – Sejumlah tenaga honorer melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati dan DPRD Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (3/2/2025). Aliansi honorer R2 (THK-II tidak lulus seleksi) serta R3 (Honorer Non-ASN database BKN tidak lulus seleksi) dan masyarakat Nias Selatan ini, meminta agar status pengangkatan PPPK paruh waktu diubah menjadi penuh waktu.
Ratusan honorer tersebut memulai aksi damai mulai dari Simpang Lima Kota Teluk Dalam, kemudian menuju Kantor Bupati dan terakhir mereka menuju Kantor DPRD di Jalan KM. 3,5 Teluk Dalam.
Baca Juga: Teguran Berujung Maut, Pria di Nias Selatan Tikam Warga Desa Lawindra
Pimpinan aksi, Rumusan Laia, menegaskan bahwa selama bertahun-tahun tenaga honorer bekerja tanpa kepastian status meskipun menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Kami tidak menuntut lebih dari yang seharusnya. Kami hanya ingin pengakuan atas kerja keras dan pengabdian kami selama ini. Kami meminta agar diangkat menjadi PPPK penuh waktu agar bisa bekerja dengan tenang tanpa dihantui ketidakpastian masa depan,” serunya di hadapan peserta aksi.
Baca Juga: Polres Nias Selatan Ungkap Fakta di Balik Kasus Bocah Viral Diduga Patah Kaki
Menurut Rumusan, di dalam Undang-undang negara ini setiap orang diperlakukan secara adil apalagi seperti mereka yang sudah mengabdi sepenuh waktu.
Untuk itu, ia berharap, diperlakukan secara adil sesuai dengan aturan negara ini dan mereka juga berharap diangkat menjadi PPPK penuh waktu bukan paruh waktu.
Baca Juga: Kampanye Anti Korupsi di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Warga Diberi Edukasi Hukum
Tak hanya tenaga honorer kabupaten, honorer dari tingkat provinsi pun ikut menyuarakan aspirasi yang sama.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, didampingi Sekda Ikhtiar Duha, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, dan Kaban BKD, menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang berlangsung tertib.
“Kami memahami harapan dan kegelisahan tenaga honorer. Pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan DPRD untuk mencari solusi terbaik dan mengusulkan ke Kementerian Keuangan serta Kemenpan RB agar tenaga honorer bisa diangkat sebagai PPPK penuh waktu,” ujar Hilarius.
Ia menambahkan, koordinasi dengan DPRD akan dilakukan dalam waktu dekat agar ada kesepakatan bersama sebelum mengajukan usulan ke pemerintah pusat.
“Kita doakan bersama agar DPRD dan pemerintah daerah bisa sejalan dalam menyelesaikan aspirasi honorer ini,” tandasnya.
Setelah menyampaikan tuntutan di Kantor Bupati, massa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Nias Selatan. Mereka diterima oleh beberapa anggota dewan, termasuk Ketua Komisi I DPRD Nias Selatan, Yunus Ishak Halawa dari Fraksi PDIP.
“Kami mendengar dan memahami tuntutan tenaga honorer. DPRD berkomitmen untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah guna mencari solusi yang konkret,” ujar Yunus.
Sementara itu, Heldiswan Loi, salah satu perwakilan aksi, berharap DPRD bisa segera mengambil langkah nyata agar status mereka bisa segera diperjelas.
Kami hanya ingin kepastian dan kesejahteraan yang layak. Semoga ada keputusan konkret dalam waktu dekat,” harapnya.
Aksi damai ini mendapat banyak dukungan dari masyarakat Nias Selatan, karena dinilai bahwa tenaga honorer memiliki peran penting dalam pelayanan publik. Mereka berharap pemerintah daerah bisa segera mengambil langkah nyata demi kesejahteraan tenaga honorer.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, TNI serta SatPol PP Nias Selatan. Para peserta pun tetap menjaga ketertiban dan berharap aspirasi mereka dapat segera terealisasi.
Kini, harapan besar tertuju pada keputusan pemerintah daerah dan DPRD dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer di Nias Selatan.
