Nias Selatan||CSC – Pembangunan jembatan Bailey di wilayah Gomo, Kabupaten Nias Selatan, kembali menjadi perhatian publik menyusul munculnya perbedaan pandangan terkait kelayakan teknis bangunan tersebut. Pemerintah daerah menyatakan telah melakukan peninjauan dan koordinasi, sembari menekankan pentingnya keselamatan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Nias Selatan, Kasiaro Ndruru, menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah daerah mengira pembangunan jembatan di Sungai Gomo sebagai pembangunan jembatan baru yang dapat dilalui kendaraan dengan material baru dan standar teknis yang memadai.
Baca Juga: Diduga Langgar Aturan, Reklame Raksasa Terpasang di Tangerang Selatan
“Pada tahap awal, kami menolak opsi jembatan gantung. Informasi yang kami terima saat itu adalah pembangunan jembatan Bailey yang bisa dilewati kendaraan. Pemahaman kami jelas, jembatan baru dengan material baru,” ujar Kasiaro saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di Jalan Saonigeho KM 3, Kecamatan Fanayama, Senin (2/2/2026).
Ia menuturkan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program bantuan yang dibawa oleh TNI Angkatan Darat. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah tidak terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan teknis pembangunan, melainkan berperan dalam aspek fasilitasi di lapangan.
“Keterlibatan kami lebih pada fasilitasi, seperti komunikasi dengan masyarakat, penyediaan lahan, dan dukungan pendukung lainnya. Perencanaan dan pelaksanaan teknis berada di luar kewenangan pemerintah daerah,” katanya.
Persoalan mulai mengemuka setelah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama unsur terkait. Dari hasil peninjauan tersebut, pemerintah daerah menemukan bahwa rangka jembatan menggunakan besi yang tampak berkarat dan lantai jembatan masih menggunakan papan.
“Kondisi di lapangan menunjukkan material yang digunakan adalah besi bekas dan sudah berkarat. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran di tengah masyarakat,” kata Kasiaro.
Menurut dia, dari sudut pandang teknis, kondisi tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan apabila jembatan digunakan untuk lalu lintas kendaraan dalam jangka menengah hingga panjang. Pemerintah daerah, kata dia, tidak berani memberikan jaminan usia teknis bangunan dalam kondisi seperti yang terlihat saat ini.
“Untuk dua atau tiga tahun ke depan saja kami tidak berani memastikan, apalagi jika digunakan lebih lama. Dari sisi teknis, kami tidak ingin mengambil risiko,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila sejak awal pemerintah daerah memperoleh informasi yang utuh mengenai kondisi material yang digunakan, opsi pembangunan tersebut kemungkinan besar akan ditolak atau diminta untuk dilakukan penyesuaian desain. Namun, pemerintah daerah sempat memilih bersikap hati-hati karena menghargai status pembangunan tersebut sebagai bantuan.
“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, hasilnya memang jauh dari harapan. Sikap kritis masyarakat terhadap kondisi jembatan ini adalah hal yang wajar,” katanya.
Kasiaro menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat melalui jalur koordinasi yang tersedia, termasuk kepada pihak Sekretariat Wakil Presiden. Dalam komunikasi tersebut, pemerintah daerah menyampaikan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan kondisi fisik jembatan di lapangan.
“Kami sampaikan bahwa dari sisi kualitas dan karakter fisik, kondisi jembatan ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Ini kami sampaikan sesuai kapasitas kami,” ujarnya.
Ia menegaskan, meskipun pembangunan jembatan tersebut merupakan bantuan, aspek kelayakan dan keselamatan tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah pada prinsipnya siap membangun jembatan dengan standar yang layak apabila solusi yang ada tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau memang tidak memungkinkan, daerah siap membangun sendiri dengan standar yang sesuai. Lebih baik demikian daripada menerima bangunan yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun sifatnya sementara,” katanya.
Sebagai perimbangan, seperti dikutip cakrawalasatu.com dari mimbarbangsa.com, pada saat Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia melakukan peninjauan pembangunan jembatan Sungai Gomo pada Kamis (29/1/2026), Direktur Pasukan Jasa (Dir Pasjasa) Pusziad Kolonel Czi Bambang Prasetyo menjelaskan bahwa jembatan yang dibangun merupakan jembatan Bailey yang bersifat sementara.
Jembatan tersebut dirancang sebagai solusi darurat untuk memastikan konektivitas wilayah Boronadu tetap terjaga, terutama guna mendukung mobilitas ekonomi masyarakat serta kelancaran distribusi logistik. Dalam kesempatan yang sama, Dandim 0213/Nias Letkol Inf. Sampe T. Butar Butar menyampaikan bahwa daya tahan jembatan Bailey sangat bergantung pada pemeliharaan berkala.
“Selama pemeliharaan dilakukan secara rutin dan sesuai standar, jembatan Bailey ini mampu menahan beban kendaraan hingga 15 ton,” ujarnya.
