Nias Selatan||cakrawalasatu.com – Perkembangan penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan seorang aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Nias Barat berinisial NB (44) di Kabupaten Nias Selatan (Nisel) hingga kini belum memperoleh penjelasan terperinci dari kepolisian. Padahal, dalam pengungkapan perkara di kawasan Kafunarako, Jalan Sudirman, Teluk Dalam, pada 19 Agustus 2026, polisi mengamankan empat orang bersama barang bukti sabu seberat sekitar 5,67 gram.
Perkara tersebut sebelumnya dipaparkan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan dalam keterangan kepada sejumlah media di Mapolres Nias Selatan, Kamis (3/9/2026).
Baca Juga: Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri Sebagai Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Tentukan Pengganti
Saat itu, Ps. Kasat Narkoba Polres Nias Selatan Ipda Didit Sutadi menyampaikan bahwa empat orang diamankan dalam pengungkapan tersebut. Mereka masing-masing NB (44), yang disebut sebagai ASN Kabupaten Nias Barat; TZ (44), warga Teluk Dalam; DP, warga Lubuk Pakam; serta YZ, warga Lolomboli, Kecamatan Siduaori.
Dari pengungkapan itu, polisi menyampaikan barang bukti berupa satu plastik klip berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5,67 gram.
Baca Juga: Dugaan Ancaman Pembunuhan Wartawan, Ketum DPP AWPI Desak Polisi Usut Tuntas
Salah satu informasi yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah keterangan awal mengenai NB yang disebut baru kembali dari Medan sebelum diamankan bersama tiga orang lainnya.
Informasi tersebut menjadi salah satu aspek yang patut didalami penyidik, terutama untuk memastikan asal-usul barang bukti, dugaan jalur perolehan narkotika, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Namun, sejauh ini, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi mengenai hasil pendalaman terhadap aspek tersebut.
Sebelumnya, pada 26 September 2026, Humas Polres Nias Selatan Brigpol Agung Handoko saat dimintai keterangan mengenai perkembangan perkara menyampaikan bahwa penanganannya masih dalam proses penyidikan.
Baca Juga: Kapolres Nias Selatan Bagikan Helm Gratis dan Cokelat kepada Pengendara, Ini Tujuannya
Keterangan tersebut memang memberikan gambaran umum mengenai status perkara. Namun, sejumlah pertanyaan penting masih belum terjawab, termasuk perkembangan penyidikan terhadap masing-masing orang yang diamankan, status hukum mereka, hasil penelusuran asal-usul narkotika, serta apakah berkas perkara telah memasuki tahap pemberkasan atau dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.
Konfirmasi Lanjutan Belum Dijawab
Untuk memperoleh kejelasan, redaksi cakrawalasatu.com kembali menyampaikan konfirmasi secara terpisah kepada Humas Polres Nias Selatan Brigpol Agung Handoko dan Kapolres Nias Selatan AKBP Alfian Tri Permadi, S.I.K., M.H., Kamis (12/11/2026).
Kepada Humas Polres, redaksi meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, status hukum keempat orang yang diamankan, pendalaman terhadap dugaan keterkaitan NB dengan asal-usul atau pemasokan narkotika, serta kepastian mengenai tahapan pemberkasan maupun pelimpahan perkara.
Sementara kepada Kapolres, redaksi meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut, perhatian pimpinan terhadap proses penyidikan, pendalaman dugaan peran NB, serta kemungkinan adanya pihak lain yang masih ditelusuri penyidik.
Namun, hingga berita ini disusun, kedua pihak tersebut belum memberikan tanggapan atas konfirmasi lanjutan yang disampaikan redaksi.
Belum adanya tanggapan tersebut membuat sejumlah informasi penting mengenai kelanjutan perkara masih belum dapat dipastikan. Redaksi pun belum dapat menyimpulkan apakah penyidikan telah mengalami perkembangan lebih lanjut atau masih berada pada tahapan yang sama sebagaimana disampaikan sebelumnya.
Akuntabilitas Penanganan Perkara Jadi Sorotan
Di tengah komitmen Polri dalam pemberantasan narkotika, konsistensi penanganan perkara hingga proses hukum berjalan sesuai ketentuan menjadi bagian penting dari akuntabilitas institusi kepolisian.
Pergantian kepemimpinan Polri kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sejak 1 Oktober 2026 juga menempatkan agenda pemberantasan narkotika dalam perhatian publik. Namun, penilaian terhadap penanganan perkara di tingkat daerah tetap harus didasarkan pada fakta dan perkembangan konkret, bukan semata-mata pada pergantian pimpinan institusi.
Dalam konteks perkara di Nisel, publik berhak memperoleh informasi umum mengenai sejauh mana proses hukum berjalan, terlebih pengungkapan kasus tersebut sebelumnya telah disampaikan secara terbuka oleh kepolisian.
Pertanyaan mendasar yang masih menunggu jawaban adalah apakah penyidik telah menelusuri asal-usul sabu seberat 5,67 gram tersebut, bagaimana hasil pendalaman terhadap masing-masing orang yang diamankan, serta apakah terdapat pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara itu.
Informasi mengenai NB yang disebut baru kembali dari Medan juga perlu ditempatkan secara proporsional. Keterangan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan NB dalam jaringan pemasokan narkotika. Karena itu, diperlukan penjelasan berdasarkan hasil penyidikan agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Perlu ditegaskan, redaksi tidak meminta kepolisian membuka seluruh materi penyidikan ataupun informasi yang bersifat pro justitia. Kepentingan penyidikan dan ketentuan hukum tetap harus dihormati.
Namun, penjelasan mengenai status umum penanganan perkara, tahapan proses hukum yang dapat diinformasikan, serta perkembangan yang telah dapat disampaikan kepada publik merupakan hal yang patut menjadi perhatian.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers serta hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara Kode Etik Jurnalistik mengamanatkan wartawan untuk menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.
Redaksi cakrawalasatu.com tetap membuka ruang bagi Kapolres maupun Humas Polres Nias Selatan untuk memberikan penjelasan, koreksi, ataupun informasi terbaru mengenai perkara tersebut. Setiap keterangan resmi yang disampaikan akan menjadi bagian penting dalam pembaruan pemberitaan.
Hingga kini, redaksi tidak menyimpulkan bahwa perkara tersebut telah dihentikan, mandek, ataupun sengaja dibiarkan tanpa penanganan. Akan tetapi, belum tersedianya penjelasan substantif mengenai perkembangan penyidikan merupakan persoalan informasi publik yang masih perlu dijawab.
Sebab, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya tercermin dari pengungkapan kasus dan jumlah orang yang diamankan. Kejelasan proses hukum, pendalaman terhadap asal-usul barang bukti, serta konsistensi penanganan perkara hingga tahap selanjutnya juga menjadi bagian penting dalam mengukur akuntabilitas penegakan hukum.
