Padang Pariaman, Cakrawalasatu.com – Upaya pemulihan lahan sawah terdampak bencana hidrometeorologi, di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kemajuan paling signifikan dibandingkan daerah lain. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, capaian pemulihan di Sumbar telah mencapai 50,82 persen hingga 30 April 2026.
Angka tersebut, jauh melampaui Provinsi Sumatera Utara yang baru sekitar 6 persen, serta Aceh yang masih berada pada angka 0 persen.
Capaian ini dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar secara berani, Kamis (30/4/2026), oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, Hendri Satria, menyebutkan bahwa di tingkat kabupaten/kota, Padang Pariaman mencatatkan kemajuan tertinggi di Sumatera Barat. Realisasi rehabilitasi dan optimalisasi lahan telah mencapai 527 hektar dari target 644 hektar atau setara 82 persen.
“Ini merupakan pencapaian tertinggi di Sumatera Barat. Di bagian bawahnya, Kota Padang sekitar 68 persen dan Kabupaten Solok 60 persen,” jelasnya usai mengikuti rapat secara virtual.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta tim lapangan yang dinilai bergerak cepat di tengah berbagai keterbatasan.
Ia menegaskan, bahwa pencapaian tersebut harus menjadi energi baru untuk menuntaskan seluruh proses pemulihan sesuai Arahan Menteri Pertanian.
Menurutnya, rehabilitasi rehabilitasi harus dilakukan maksimal satu bulan pascakunjungan Menteri Pertanian. Untuk itu, langkah-langkah konkret seperti mobilisasi alat berat, penambahan tenaga kerja dari kelompok tani, serta penguatan koordinasi lintas sektor perlu segera dioptimalkan dalam dua hingga tiga minggu ke depan.
“Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan setiap hari agar kemajuan tetap terjaga dan tidak melambat,” tegasnya usai menerima laporan dari Plt Kepala Dinas.
Lebih lanjut, Hendri melestarikan kondisi lahan terdampak di Padang Pariaman. Untuk kategori rusak ringan seluas 446 hektar, seluruhnya telah tertangani melalui program optimalisasi lahan atau mencapai 100 persen.
Sementara itu, lahan rusak sedang seluas 238 hektar baru terealisasi 198 hektar. Sisanya sekitar 40 hektare belum dapat ditangani karena tidak memenuhi ketentuan teknis Kementerian Pertanian, yakni luasan hamparan minimal lima hektare untuk penanganan berbasis kelompok.
“Lahan yang tersisa tersebar di area kecil sehingga belum memenuhi syarat teknis untuk intervensi program,” terangnya.
Adapun lahan dengan kategori rusak beratnya seluas 450 hektare hingga kini masih menunggu formulasi bantuan dari pemerintah pusat, termasuk kepastian bantuan besaran per hektare serta skema pelaksanaan di lapangan.
Kondisi serupa juga terjadi pada lahan sawah yang hilang seluas 100 hektar. Pemerintah daerah masih menantikan kebijakan dari Kementerian Pertanian, dengan opsi mencetak sawah baru di lokasi lain sebagai pengganti, dengan syarat luas minimal lima hektar.
Hendri menegaskan, lahan yang belum tertangani umumnya masuk dalam kategori rusak sedang yang belum memenuhi syarat teknis, rusak berat, atau bahkan lahan yang telah hilang.
“Harapannya, ke depan ada solusi konkret dari pemerintah pusat agar seluruh lahan yang terdampak bisa berminggu-minggu secara menyeluruh dan petani dapat kembali berproduksi secara optimal,” tutupnya.
