Nias Selatan||cakrawalasatu.com – Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Nias Selatan (Nisel), khususnya di UPTD Puskesmas Hilisalawa’ahe, menuai sorotan tajam. Dugaan manipulasi data peserta mencuat, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi tersebut.
Sejumlah kejanggalan dalam proses rekrutmen PPPK di UPTD Puskesmas Hilisalawa’ahe terungkap dari seorang tenaga medis yang enggan disebutkan namanya. Nara sumber ini, yang telah bertugas di puskesmas tersebut sejak tahun 2023, memberikan keterangan kepada cakrawalasatu.com melalui wawancara via aplikasi pesan singkat pada Jumat (12/9/2025), yang kemudian ditanggapi pada Sabtu (13/9/2025).
Baca Juga: Geger PPPK Paruh Waktu Nisel: Honorer R3 Adukan Dugaan Manipulasi Data, Nama “Siluman” Lolos Seleksi
“Setahu saya, selama dua tahun saya bekerja di Puskesmas Hilisalawa’ahe, saya belum pernah melihat yang bernama MSKYH. Saya tidak pernah melihat bentuk rupanya seperti apa. Tentu saya sebagai (tenaga medis) di Puskesmas tersebut harusnya saya kenal sama yang bersangkutan ini, karena mengingat background-nya sebagai perawat, di mana kami sama-sama di pelayanan,” ujarnya.
Sumber menambahkan, sebagai seorang tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas, ia seharusnya mengenal semua tenaga kesehatan yang ada. “Tentu saya sebagai tenaga kesehatan di puskesmas tersebut harusnya saya kenal sama yang bersangkutan ini, karena mengingat background-nya sebagai perawat, di mana kami sama-sama di pelayanan,” imbuhnya.
Terkait proses pengusulan nama-nama peserta PPPK Paruh Waktu, ia menjelaskan bahwa sepengetahuannya, hal tersebut merupakan rekomendasi dari kepala instansi masing-masing. Namun, ia melihat adanya potensi ketidaktransparan dalam proses rekrutmen ini.
“Sebagai tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Hilisalawa’ahe, saya melihat banyak potensi ketidaktransparan dalam proses perekrutan PPPK ini karena berpotensi manipulasi data-data peserta,” tegasnya.
Baca Juga: Tragis di Nias Selatan: Warga Tewas Dipukul Belencong, Pelaku Akhirnya Serahkan Diri
Dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat menelusuri dan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku-pelaku data fiktif. Ia juga meminta agar pemerintah menelusuri dugaan transfer dana jasa pelayanan ke rekening data fiktif tersebut, mengingat status mereka yang merupakan staf aktif.
“Perilaku seperti ini bukan hanya menipu instansi tertentu, tetapi sudah menipu pemerintah dan masyarakat Nias Selatan,” tandasnya.
Lebih lanjut, sumber ini berharap pemerintah daerah memprioritaskan anak daerah Nias Selatan dalam penerimaan PPPK, agar sumber daya manusia (SDM) yang ada di Nias Selatan ini tidak sia-sia.
Sebelumnya, Wakil Bupati Nisel, Ir. Yusuf Nache, ST., MM., saat menerima audiensi dengan para tenaga honorer di Aula Kantor Bupati setempat, pada Kamis (11/9/2025), menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim verifikasi dan validasi. Tim ini bertugas menindaklanjuti laporan serta surat keberatan terkait dugaan data “siluman” atau ketidakvalidan data.
“Tim ini akan bekerja secara cepat untuk menangani masalah ini, dan hasilnya akan disampaikan kepada Bapak Bupati,” tegas Wakil Bupati saat itu.
Terpisah, ketika dikonfirmasi kepada Kepala UPTD Puskesmas Hilisalawa’ahe, FG, oleh cakrawalasatu.com pada Jumat (12/9/2025), hingga Sabtu (13/9/2025) belum memberikan respon.
