Jakarta, Cakrawalasatu.com – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (08/12/25).
Aksi demonstrasi ini berlangsung di depan Istana Negara, dengan menolak penandatanganan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.
Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya, mengatakan aksi ribuan perangkat desa ini mendesak agar pemerintah pusat segera mencairkan dana desa tahap kedua yang hingga kini belum direalisasikan.
“Apdesi memandang adanya keterlambatan pencairan dana desa tahap dua ini, menghambat jalannya pelayanan serta roda pemerintahan desa,” ucapnya dilokasi.
Surta menerangkan, tidak hanya itu, anggaran tersebut dibutuhkan untuk penanganan bencana di sejumlah daerah dan menjalankan pembangunan yang sedang berjalan.
“Kami meminta PMK Nomor 81 Tahun 2025 segera dicabut karena menyebabkan dana desa tidak bisa dicairkan. Kami juga meminta pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 agar masa jabatan perangkat desa dapat berlangsung hingga tiga periode,” terangnya.
Surta menjelaskan seharusnya pencairan dana desa tidak ditunda, sebab kebutuhannya mendesak terlebih adanya bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, maka aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar akan digelar dalam waktu dekat,” jelasnya.
Pantauan dilokasi, hingga berita ini diterbitkan, aksi unjuk rasa Apdesi berjalan dengan aman. (*)
