Jakarta, CSC – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2024 yang dinilai akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Apresiasi ini disampaikan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Kemensos, Jakarta, Senin (5/5/2025).
“Pengelolaan belanja barang dan bantuan sosial oleh Kemensos telah sesuai ketentuan dalam semua hal yang material,” ujar Akhsanul.
Kinerja Kemensos tercermin dari tingkat penyelesaian rekomendasi hasil audit yang mencapai 83,75 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 75 persen.
Baca Juga: Jalan Nasional Teluk Dalam–Gunungsitoli Rusak Parah, Warga Tagih Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
Menurut Akhsanul, capaian ini mencerminkan keseriusan dan komitmen kuat Gus Ipul dan jajarannya dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara.
Tak hanya dalam aspek kepatuhan anggaran, BPK juga mengapresiasi berbagai inovasi layanan sosial yang dilakukan Kemensos, seperti pembaruan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), optimalisasi call center Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta integrasi platform layanan digital melalui WhatsApp dan Telegram.
Dalam hasil auditnya, BPK mengidentifikasi 13 temuan yang telah dibahas bersama Kemensos. Sebanyak 39 rekomendasi telah diberikan sebagai langkah perbaikan, yang seluruhnya disikapi secara serius melalui penyusunan rencana aksi (action plan).
“Kami mengapresiasi komitmen Pak Menteri untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi demi tata kelola yang lebih baik,” tambah Akhsanul.
Menanggapi laporan tersebut, Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa hasil LHP merupakan panduan penting untuk evaluasi sekaligus koreksi menyeluruh terhadap tata kelola internal Kemensos.
“Bagi kami, tidak ada pilihan lain selain menindaklanjuti seluruh temuan dan menjalankan rekomendasi secara menyeluruh. Ini bagian dari komitmen kami untuk menjadikan Kemensos sebagai lembaga yang bersih, profesional, dan berdampak langsung bagi rakyat,” ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan bahwa reformasi di Kemensos tidak hanya menyentuh aspek regulasi, tetapi juga sistem dan pelaksanaan teknis di lapangan. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Kemensos bertekad memperkuat akuntabilitas publik dalam setiap program sosial yang dijalankan.
“Kami ingin membangun kepercayaan publik. Setiap rupiah yang dikelola harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin,” pungkas Gus Ipul.
