Padang Pariaman||CSC – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, M. Qodari, meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, termasuk titik putusnya Jembatan Anduriang di Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Sabtu (29/11/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan koordinasi penanganan bencana berjalan efektif dan pendataan kerusakan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh.
Dalam kunjungannya, Qodari didampingi Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Danrem 032 Wirabraja, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Padang Pariaman, Sekda Padang Pariaman, serta sejumlah kepala OPD. Mereka meninjau langsung sejumlah titik yang mengalami kerusakan parah akibat hujan ekstrem dan luapan sungai.
Baca Juga: Pemulihan Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Banjir Sumatra, 707 Menara BTS Kembali Beroperasi
Qodari menekankan pentingnya percepatan pendataan kerusakan infrastruktur sebagai dasar upaya pemulihan yang akan ditangani pemerintah pusat.
“Semua data infrastruktur, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, harus segera diselesaikan pendataannya. Setelah itu, berkasnya diserahkan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.
Baca Juga: Bencana Longsor, Tim Gabungan Temukan Enam Korban Galodo Padang Panjang
Ia menjelaskan, rencana awal kunjungan adalah meninjau posko utama pengungsian di Kampung Galapuang. Namun, mengingat kondisi lapangan yang mendesak, fokus diarahkan pada titik-titik kerusakan infrastruktur paling kritis.
“Kendati demikian, kami tetap menjadwalkan waktu untuk menuju Posko Galapuang guna menyampaikan bantuan dari Presiden,” kata Qodari.
Baca Juga: JKA Instruksikan Sekolah Diliburkan Sementara Akibat Cuaca Ekstrem, Banjir dan Longsor
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), menyampaikan apresiasi atas kehadiran KSP yang melakukan pemantauan langsung. Ia melaporkan kondisi terkini kerusakan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, rumah warga, hingga lahan pertanian. Bupati juga menyampaikan langkah penanganan darurat yang dilaksanakan pemerintah daerah bersama TNI–Polri dan BPBD.
“Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama mereka yang mengungsi dan terisolasi akibat akses yang terputus,” katanya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman melaporkan data sementara dampak bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem sejak 22 hingga 28 November 2025. Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung 23 November hingga 6 Desember 2025.
BPBD mencatat, bencana tersebut berdampak pada 17 kecamatan dengan total 88 nagari. Sebanyak 3.963 unit rumah terendam atau terdampak, yang dihuni sekitar 14.400 jiwa. Jumlah pengungsi mencapai 2.968 orang. Tujuh warga dilaporkan meninggal akibat tertimbun longsor, sementara dua lainnya masih hilang. Selain itu, ditemukan 20 jenazah yang terbawa arus dari daerah lain di aliran Batang Anai.
Kerusakan fisik meliputi 57 rumah rusak dan 34 rumah hanyut. Estimasi kerugian material sementara mencapai sekitar Rp284,1 miliar. BPBD menegaskan bahwa pendataan lanjutan masih dilakukan untuk memperbarui informasi dampak bencana di seluruh wilayah terdampak.
