Jakarta, Cakrawalasatu.com – Kantor Pusat Badan Gizi Nasional (BGN) didatangi gelombang aksi protes dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang menuntut transparansi dan perbaikan sistem pada Program Nasional MBG.
Massa aksi berkumpul sejak sekitar pukul 13.00 WIB, dengan menyuarakan keresahan mereka mengenai distribusi dan pengawasan lapangan yang dianggap masih sangat lemah. Guna menarik perhatian, peserta aksi membawa atribut dapur seperti panci dan sutil sambil bergantian melakukan orasi di depan kantor BGN, Jakarta, Rabu (10/06/26) siang.
Tuntutan utama mereka sangat menohok. BGN harus berani menghentikan sementara jalannya program makan bergizi gratis lni. Langkah ekstrem ini didesak agar pihak penyelenggara bisa melakukan pembenahan total pada manajemen anggaran dan teknis pengawasan terlebih dahulu sebelum program dilanjutkan kembali.
Atribut panci dan sutil yang dibawa menjadi simbol bahwa masalah isi piring rakyat tidak boleh main-Main dan harus dikelola dengan jujur tanpa ada oknum yang mengambil keuntungan sepihak.
Koalisi yang terdiri dari berbagai lembaga tersebut, seperti Transparansi Internasional Indonesia, Trend Asia, YLBHI, Celios, Koalisi Perempuan Indonesia, hingga Aliansi Ibu-Ibu berisik itu menilai pergantian pimpinan BGN tidak serta-merta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.
Aksi itu digelar sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani keuangan negara. Para peserta aksi juga menilai pergantian jajaran pimpinan BGN tidak cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam program tersebut.
“Kita tuntut dari awal masih sama, tentang moratorium total, tentang evaluasi audit kelembagaan secara total mengenai program ini secara sistemik. Penggantian Kepala BGN tidak menuntaskan masalah secara akar-akarnya,” ucap salah satu perwakilan massa aksi saat berorasi dilokasi.
Dalam kesempatan itu, massa aksi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Nani Deang yang telah ditunjuk sebagai Kepala BGN. Namun, mereka menegaskan kepala lembaga yang baru harus mampu menuntaskan berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
“Pergantian wajah pimpinan BGN tidak mengartikan bahwa MBG hari ini berubah secara sistemik. Yang kita tuntut dari awal masih sama, tentang moratorium total, tentang evaluasi audit kelembagaan secara total mengenai program ini secara sistemik,” tegasnya. (*)
