Jakarta, CSC – Lembaga Pelatihan Vokasi harus terus melakukan penyelarasan kurikulum, program, dan fasilitasnya serta memberdayakan peserta pelatihan Vokasi untuk memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja. Pelatihan harus didesain sesuai kebutuhan pasar kerja.
Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito selaku Ketua Tim Pelaksana TKNV hadir sebagai narasumber pada acara Dialog Nasional Kolaborasi untuk Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Selasa, (30/1/2024).
Baca Juga: Enam Film Terbaik di Festival Film Bulanan 2023 Akan Hadiri Festival Film Pendek di Prancis
Warsito menyampaikan secara kuantitatif angka lulusan menengah dan PT yang masuk ke dunia kerja 3.5-3.7 juta, untuk mengantisipasi hal ini perlu dilakukan koordinasi dan orkestrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Vokasi.
Di sisi lain, angka TPT sekitar 7,9jt. Jumlah usia produktif ini yang menjadi konsentrasi penanganannya oleh pemerintah.
Baca Juga: Perkuat Sinergitas dan Kemitraan, Kapolres Bersama SMSI Labuhanbatu Raya Ngopi Bareng
Jumlah lulusan pendidikan yang belum siap masuk dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja masih di angka signifikan, maka mau tidak mau harus meningkatkan kompetensinya dan masuk dalam proses pelatihan Vokasi.
Permenko No. 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Vokasi, menjadi arah kebijakan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Vokasi, dimana lulusannya siap masuk pasar kerja atau berwirausaha.
Baca Juga: Menparekraf Apresiasi Global Game Jam Indonesia Hasilkan 126 Game Digital
Pendidikan dual system menjadi konsep penting bisa diterapkan, tetapi hanya bisa dilaksanakan bila jumlah industri dan satuan pendidikan seimbang. Industri harus ikut terlibat dan mewarnai kurikulum, agar terjalin harmoni antara satuan pendidikan, dunia kerja, dan keterserapan ketenagakerjaan.
“Untuk menjadi seorang wirausaha, bukan hanya kompetensi keahlian saja yang dibutuhkan tetapi juga kompetensi manajerial dalam menyiapkan seseorang menjadi wirausaha, dan wirausaha termasuk dalam program vokasi,” ujar Deputi Kemenko PMK.
Tim Pelaksana TKNV, dari tata kelola koordinasi dan orkestrasi banyak muncul di daerah, dalam konteks ini dari TKNV ada turunannya di daerah adalah TKDV yang mengordinasikan penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah, saat ini telah terbentuk sekitar 21 TKDV.
“Daerah harus konsentrasi dalam membangun SDM nya, pelatihan Vokasi menjadi salah satu jawaban dalam pengurangan angka pengangguran di daerahnya. Untuk industri saat ini sedang direview untuk Peraturan Menteri Keuangan yang memberikan Super Tax Deduction. Untuk pemerintah daerah sedang dipikirkan untuk memberikan insentif bagi daerah yang memiliki kinerja perhatian terhadap vokasi,” ujar Warsito saat clossing statement.
Acara ini dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziah. Pada kesempatan ini Menaker menyampaikan bahwa perlu orkestrasi yang sinergi antara pemangku kepentingan dan Dudika dan berkolaborasi untuk menyiapkan SDM di Indonesia Emas 2045.
Partisipasi industri sangat penting, mendorong terbentuknya kemitraan yg baik. Kita kerja secara kroyokan untuk memajukan pelatihan Vokasi, yang berat menjadi mudah kalau kita kerjakan bersama.
Hadir sebagai narasumber lain pada acara ini adalah Plt. Direktur Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Ketua Komite Pengembangan dan Pelatihan SDM Bidang Ketenagakerjaan APINDO. Acara dialog nasional dipandu oleh Andy F. Noya.