CAKRAWALASATU.COM – Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting pada seluruh posyandu di Indonesia telah dilaksanakan sepanjang bulan Juni 2024. Saat ini, pelaksanaan upaya ini tinggal menghitung hari sebelum akhir Juni. Menurut dashboard pemantauan Kemenkes per 21 Juni 2024, tercatat 9.720.635 balita atau 55,96% telah diukur, 40,18% mengalami masalah gizi, dan 1,4% sudah mendapat intervensi.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi secara daring dan luring di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat (21/6/2024). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting, TNI, Polri, dan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Baca Juga: Menko PMK: Ajak Seluruh Pegawai Kemenko PMK Teladani Pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS
Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan target pengukuran minimal 90% balita di seluruh Indonesia. Untuk mencapai kelayakan hasil pengukuran, tiga aspek utama harus dipenuhi: penggunaan alat ukur terstandar, kompetensi kader terlatih, dan cakupan pengukuran yang luas.
Pertama, Kementerian Kesehatan telah menyediakan alat antropometri terstandar untuk seluruh Posyandu. Kedua, Kemenkes telah membiayai dan melatih kader secara massal, dengan peran pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan. Ketiga, semakin tinggi cakupan pengukuran, semakin presisi dan adekuat hasilnya.
Baca Juga: Satu Dasawarsa Penerapan UU Desa, Kemenko PMK Pantau Pengembangan Desa di Wilayah Sulawesi
“Sesuai komitmen kita, targetnya minimal 90% balita telah diukur. Dengan waktu yang tersisa 9 hari, kita harus bekerja keras agar target bulan Juni tercapai,” kata Menko PMK.
Rapat evaluasi mengidentifikasi beberapa kendala, seperti kurangnya alat antropometri terstandar di beberapa posyandu, jumlah kader terlatih yang masih rendah, dukungan stakeholder dan peran masyarakat yang belum optimal, serta masalah dalam penginputan data dan kendala geografis serta jaringan.
Baca Juga: Menko PMK Terima Penghargaan dari Korlantas Polri, Sukses Koordinasikan Mudik Lebaran 2024
Menko PMK meminta BKKBN, Kemenkes, dan TNI/Polri di tingkat daerah untuk memperkuat upaya percepatan pengukuran dan intervensi di daerah yang belum melakukannya. Ia juga mengarahkan dinas BKKBN daerah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk membantu percepatan intervensi.
“Saya minta dalam satu atau dua hari ini ada data pasti mengenai posyandu yang belum melakukan pengukuran dan intervensi, agar kita bisa push dalam 9 hari ini untuk mencapai target. Kita akan kelompokkan tanggung jawab berdasarkan daerah,” ujarnya.
Muhadjir juga menekankan pentingnya alat pengukuran terstandar dan meminta posyandu yang belum memiliki alat tersebut untuk berbagi dengan posyandu atau puskesmas lain yang sudah memilikinya.
“Saya minta posyandu yang belum ada alat ukur antropometri untuk bergiliran menggunakan alat dari posyandu yang sudah punya. Jangan sampai menggunakan alat timbang yang tidak terstandar,” tegasnya.
Menko PMK juga meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk memobilisasi sumber daya dalam pemantauan pelaksanaan di posyandu agar tiga aspek tersebut dapat dipenuhi, dan cakupan pengukuran mencapai minimal 90% di setiap level.
“Hasil pengukuran diharapkan bisa digunakan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran,” pungkasnya.
