CAKRAWALASATU.COM – Pada acara Deputy Meet the Press, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Budiono Subambang, memaparkan tiga isu kesehatan utama yang sedang menjadi perhatian. Salah satu topik yang dibahas adalah kemajuan pengukuran intervensi serentak untuk pencegahan stunting, yang telah mencapai 95,15 persen pada bulan Juni 2024.
“Sampai pagi ini, pengukuran sudah dilakukan di seluruh wilayah dengan lebih dari 300.000 Posyandu terlibat. Progres terkini menunjukkan bahwa 95,15 persen dari target, yaitu 16,1 juta balita dari 17 juta yang menjadi sasaran, sudah terukur,” jelas Budiono saat berbicara di Ruang Media Center Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Senin (1/7/2024).
Baca Juga: Menko PMK Pantau Penyaluran Bantuan CPP di Semarang
Selain itu, data per 1 Juli 2024 mencatat bahwa 36,10 persen atau 5.839.101 balita mengalami masalah gizi, dan intervensi telah dilakukan terhadap 3,6 persen atau 220.275 balita yang bermasalah. Budiono juga menambahkan bahwa 45,25 persen dari 136.203 alat antropometri telah terstandarisasi, dengan 82,18 persen atau 111.936 di antaranya sudah terkalibrasi, serta 517.592 kader Posyandu telah diverifikasi terampil dalam penggunaan alat tersebut.
“Daerah yang mengalami gangguan server masih memiliki waktu satu minggu untuk melakukan input data yang belum masuk karena masalah akses server,” imbuhnya, menyoroti tantangan dalam pengumpulan data intervensi serentak.
Baca Juga: Menko PMK Minta Pemda Tancap Gas Kerja Keras Percepat Pengukuran dan Intervensi Pencegahan Stunting
Budiono juga membahas pengendalian tuberkulosis (TB) yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, mengungkapkan estimasi kasus baru TB pada tahun 2024 sebanyak 1.092.000 kasus, dengan target menurunkan insiden menjadi 297/100.000 penduduk. Pada tahun 2023, penemuan kasus TB mencapai 77 persen atau 821.200 dari target 90 persen, dengan 88 persen atau 722.863 kasus telah diobati dan sukses pengobatan sebesar 87 persen untuk TBC SO dan 80 persen untuk TBC RO.
“Pengetahuan dan kesadaran tentang TB sangat penting untuk menghilangkan stigma dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan serta dukungan bagi kerabat yang terjangkit TB,” ujar Budiono.
Baca Juga: Satu Dasawarsa Penerapan UU Desa, Kemenko PMK Pantau Pengembangan Desa di Wilayah Sulawesi
Selain itu, Budiono juga membahas upaya pemerintah dalam mendukung pemanfaatan Fitofarmaka untuk kebutuhan obat-obatan di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, yang didukung oleh Kepmenko PMK No. 10 Tahun 2024.
“Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan bahan baku alami sebagai bahan obat-obatan bagi masyarakat,” kata Budiono.
Ia juga menyinggung bahwa pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan menerbitkan Formularium Fitofarmaka, yang menjadi panduan dalam perencanaan dan pengadaan Fitofarmaka di fasilitas pelayanan kesehatan. Formularium ini mencakup lima jenis Fitofarmaka untuk antihipertensi, antidiabetes, gangguan lambung, imunomodulator, dan hypoalbuminemia.
